60 % Guru Indonesia Belum Memenuhi Standar Kualifikasi

Sebanyak 1,4 juta guru di negeri ini belum menyandang gelar sarjana. Fakta memprihatinkan tersebut mendapat perhatian serius dari pemerintah. Karena itu, tahun ini Direktorat Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PMPTK) akan menyekolahkan 170 ribu guru untuk menggondol gelar S-1.

Kasubid Penghargaan dan Perlindungan Guru Ditjen PMPTK Dian Mahsunah mengatakan, program sekolah guru itu sejatinya berlangsung sejak 2007. Tahun ini, pihaknya kembali merealisasikan program tersebut. Sebab, angka 1,4 juta guru itu ditargetkan harus tuntas pada 2014. ''Pada 2015 program sertifikasi harus sudah selesai,'' cetusnya.

Saat ini, total ada 2.374.722 guru yang tersebar di seluruh Indonesia. Dari jumlah itu, baru 930.804 orang yang berpendidikan S-1, 16.196 bergelar S-2, dan hanya segelintir yang memegang ijazah S-3. Yakni, 55 orang. Sisanya belum bergelar sarjana. Yang memprihatinkan, jumlah guru lulusan SPG atau SMA cukup banyak. Yakni, 477.039 orang. ''Memang masih banyak yang belum bergelar sarjana. Karena itu, pemerintah terus menyekolahkan para guru,'' jelas Dian.

Di antara 170 ribu guru itu termasuk mereka yang telah menempuh studi sejak 2007. ''Ada yang sudah menginjak tahun kedua dan ketiga,'' ujarnya. Dian mengatakan, guru lulusan SPG yang hendak meraih gelar S-1 diberi waktu delapan semester untuk menyelesaikan studinya. Guru lulusan D-2 diberi tenggat enam semester. Lebih dari masa studi yang ditentukan, guru harus memberi alasan tepat mengapa molor.

Memang, lanjut Dian, pemerintah belum sepenuhnya bisa memberikan bantuan pendidikan kepada para guru. Nominal bantuan baru Rp 2 juta per tahun. Bantuan itu khusus untuk membayar SPP. ''Memang biaya studi S-1 beragam. Namun, rata-rata SPP-nya Rp 2 juta-Rp 2,5 juta,'' ujarnya.

Kendati sedang menempuh studi, pemerintah berharap para pendidik tidak melupakan tanggung jawabnya mengajar. Dengan demikian, umumnya mereka mengambil kelas jarak jauh.

Selain menyekolahkan guru, pemerintah membantu guru menggenggam gelar S-2. Terutama, para guru yang mengajar di rintisan sekolah bertaraf internasional (RSBI). Hanya, khusus program itu tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. ''Tapi, juga pemerintah daerah. Jawa Timur, misalnya, tahun ini menyekolahkan 400 guru yang mengajar di RSBI,'' ungkapnya.


Dikutip dari : Jawa Pos, Sabtu 21 Pebruari 2009