Desentralisasi Pendidikan

Sejak awal kemerdekaan hingga tahun 200 sistem pemerintahan dan pembangunan dalam berbagai bidang termasuk bidang pendidikan menggunakan paradigma sentralisasi, bahwa pemerintah pusat mendominasi proses perencanaan, implementasi dan evaluasi kinerja pemerintahan dan pembangunan. Pemerintah pusat menjadi pemain utama yang menentukan orientasi dan tujuan berbagai kebijakan pendidikan.

Setelah mengalami krisis multidimensi yang sangat serius dan berkepanjangan, muncullah gerakan reformasi yang sangat kritis terhadap paradigma sentralisasi dan pada saat yang sama juga sangat yakin bahwa solusi dari berbagai persoalan yang dihadapi bangsa Indonesia adalah dengan menerapkan paradigma desentralisasi dalam sistem pemerintahan dan pembangunan.

Sejak digulirkan UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang berlaku 1 Januari 2001, wacana desentralisasi pemerintahan ramai dikaji. Pendidikan termasuk bidang yang didesentralisasikan ke pemerintah kota/kabupaten. Melalui desentralisasi pendidikan diharapkan permasalahan pokok pendidikan yaitu masalah mutu, pemerataan, relevansi, efisiensi dan manajemen, dapat terpecahkan. Cukupkah desentralisasi pendidikan pada tingkat pemerintah kota/kabupaten? Pengalaman berbagai negara menunjukkan bahwa desentralisasi pendidikan tidak cukup hanya pada tingkat kota/kabupaten. Desentralisasi pendidikan untuk mencapai otonomi pendidikan yang sesungguhnya harus sampai pada tingkat sekolah secara individual.
Sayangnya, harapan dan kenyataan tidak selalu berjalan beriringan. Penafsiran yang sempit akan makna otonomi telah melahirkan jalan panjang dan berliku untuk mewujudkan desentralisasi yang hakiki. Belum apa-apa, di sejumlah daerah telah muncul tanda-tanda keinginan untuk balik haluan. Tidak sedikit guru yang seharusnya menjadi garda terdepan praksis pendidikan, malah kembali ke pola lama: sentralistik. Ini berarti, di jalanan yang terjal gerbang otonomi bisa tergelincir dari rel.